Informasi Global
I Global - Konsultan politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi mempersilahkan DPRD DKI jika ingin mengusut perkara kantor sekretariat Teman Ahok yang berada di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta melalui pansus angket.
 |
| Hasan |
Dia bersedia hadir jika anggota DPRD DKI memanggilnya sebagai penyewa rumah di lahan tersebut. Namun, dia mengatakan, semua penyewa di Kompleks Graha Pejaten juga harus dipanggil.
“Panggil aja sekalian, panggil semua yang sewa di sana. Prabowo Subianto juga dipanggil,” ujar Hasan.
“Kalau Taufik mau bikin Pansus, saya yakin enggak berani tuh. Mau panggil semua penyewa? Mau panggil bosnya (Prabowo) sendiri?” ucap dia.
Hasan mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyewa rumah di kompleks yang sama dengannya yaitu di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan.
“Itu satu kompleks sama kita ada kantor Prabowo loh. Dia ada kantor jasa keamanan, rumah nomor 1 dan 2 itu kan kantor dia,” ujar Hasan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, seharusnya kantor Sekretariat "Teman Ahok" dan lembaga survei Cyrus Network tidak berada di atas aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Seharusnya, ucap Taufik, Teman Ahok dan Cyrus Network menggunakan fasilitas swasta. Apalagi, Teman Ahok merupakan relawan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
Taufik mengaku akan menyelamatkan Ahok melalui pansus aset yang sedang berjalan. Dia meminta pansus aset untuk menelusuri keberadaan kantor Cyrus Network dan Teman Ahok.
Hal itu, kata dia, untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan kepada Ahok jelang masa kampanye pada Pilkada DKI 2017. Ahok menanggapi munculnya polemik ini dengan perbandingan sewa lahan Pemprov DKI oleh partai politik (parpol).
"Kamu kira parpol-parpol tidak pakai lahan Pemprov? Sewa loh. Banyak parpol yang kagak bayar," kata Ahok. Ahok menjelaskan, Teman Ahok hanya sebagai penyewa di Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Graha Pejatan adalah milik Pemda DKI yang dikelola oleh PT Sarana Jaya (BUMD) kemudian diserahkan kepada pihak swasta. Maka penyewa-penyewa di situ mendapatkan rumahnya lewat pihak swasta itu.
"Jadi Teman Ahok enggak ada salahnya kok. Dia juga bukan PT, cuma perkumpulan orang, berkumpul, mengumpulkan KTP, kayak bikin arisan. Salah di mana coba? Kalau mau menyalahkan soal peruntukan, PT dong yang disalahkan," tutur Ahok.
Ahok mendengar DPRD DKI lewat Panitia Khusus (Pansus) tentang Aset, tengah berwacana menyelidiki perkara markas Teman Ahok yang menempati lahan Pemda DKI. Pansus dikabarkan bakal menyelidiki pula soal peruntukan lahan sewaan itu.
"Jadi saya seneng tuh kalau bikin pansus. Nanti kelihatan ada parpol yang belum bayar sewa (kantor)," ujar Ahok.
"Termasuk bikin pansus aset ini, dia buktikan saja banyak parpol cabangnya kota itu, tanah punya DKI. Belum bayar lagi. Itu bagus!" kata Ahok.
MEMANG AHOK INILAH....JAGO MENJAWAB DAN TEPAT
ReplyDeleteMaju terus....benar pantang mundur
ReplyDelete