Informasi Global
I Global - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku bahwa dia belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 |
| Taufik Belum Menyerahkan Daftar Kekayaannya ke KPK |
Taufik mengaku belumj melaporkan karena masih menunggu Kesekretariatan Dewan untuk mengurus secara kolektif, Taufik mengaku siap karena dia bayar pajak, Dia mengaku kekayaan Taufik juga jelas, Tetapi Taufik berfikir kolektif.
Taufik mengatakan seharusnya hal itu diurus langsung oleh Kesekretariatan Dewan, Dia sendiri tidak keberatan untuk melaporkan harta kekayaannya karena merasa rutin membayar pajak. Taufik mengatakan dirinya selama ini tidak bernat membuat laporan sendiri karena merasa akan diurus Kesekretariatan Dewan.
Kita mesti menjaga perasaan kolektivitas dong, Nanti dianggap apa saya kira Sekwan sebaiknya segera mengurus itu semua, Ujar Taufik. Dari lima pemimpin diketahui hanya Triwisaksana yang terdaftar laporan harta kekayaannya.
Sementara itu empat pemimpin lainnya, Mohammad Taufik, Abraham Lunggana, ferrial Sofyan dan sang ketua Prasetio Edi Marsudi pun tidak terdaftar dalam data LHKPN yang di terima oleh KPK. Triwisaksana atau yang biasa di panggil Sani terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Maret 2013.
Berdasarkan data di situs aach.kpk.go.id total harta yang dilaporkan Sani sebanyak Rp 471.252.819 dan 135.000 dollar AS. KPK berencana mengumumkan daftar amggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa mendukung langkah tersebut.
Menurut Desmond ada kewajiban bagi setiap anggota DPR untuk melaporkan harta kekayaannya, Baik sebelum maupun sesudah terpilih. Politisi Gerinda itu mengaku telah dua kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dia pun tidak mempersoalkan apabila nantinya di dalam daftar anggota DPR yang akan diumumkan KPK namannya masih tercantum. Sebab hingga kini belum jelas mengenai batasan laporan berkala yang harus dilakukan oleh setiap anggota.
Lebih jauh dia mendorong agar KPK tidak hanya mengumumkan daftar nama anggota DPR yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya. Menurut dia KPK juga perlu mengumumkan daftar pejabat negara yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya.
0 comments:
Post a Comment